Pengertian Bentuk Sistem Pemerintahan Parlementer
Sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif (pemerintahan) dipegang oleh perdana menteri dan kabinetnya, yang bertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen) disebut Sistem pemerintahan parlementer.Dalam sistem ini, perdana menteri dipilih oleh parlemen dan memimpin pemerintahan. Parlemen memiliki kekuasaan untuk membubarkan pemerintah dan mengadakan pemilihan umum baru jika kepercayaan terhadap pemerintah telah hilang.
Perbandingan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
| Ciri | Sistem Parlementer | Sistem Presidensial |
|---|---|---|
| Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Presiden |
| Hubungan Eksekutif-Legislatif | Bertanggung jawab kepada parlemen | Terpisah |
| Pemilihan Kepala Pemerintahan | Dipilih oleh parlemen | Dipilih oleh rakyat |
| Masa Jabatan | Tidak ada masa jabatan tetap (dapat diberhentikan oleh parlemen) | Memiliki masa jabatan tetap |
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
- Kepala pemerintahan ialah perdana menteri
- Parlemen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari eksekutif (pemerintah).
- Pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya.
- Kepala negara umumnya bersifat simbolis, biasanya seorang raja atau ratu yang tidak terlibat dalam pemerintahan.
- Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer menawarkan serangkaian keunggulan, salah satunya adalah terciptanya stabilitas pemerintahan. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan (biasanya seorang perdana menteri) harus mendapat dukungan mayoritas parlemen untuk tetap menjabat. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan tidak akan sering berganti-ganti dan dapat bekerja secara efektif untuk jangka waktu yang lebih lama.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
- Parlemen yang kuat dapat mendominasi eksekutif, sehingga dapat menghambat jalannya pemerintahan.
- Stabilitas pemerintahan yang bergantung pada dukungan parlemen dapat menyebabkan pergantian pemerintahan yang sering (parlemen gantung).
- Kekuasaan yang terpusat pada parlemen dapat mengurangi pengawasan dan akuntabilitas eksekutif
Contoh Negara yang Menganut Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem dimana kepala pemerintahan (biasanya disebut Perdana Menteri) dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen).
Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti :
- Inggris
- Jerman
- Kanada
- Australia
- India
Peran Parlemen dalam Sistem Pemerintahan Parlementer
Bentuk Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan (biasanya disebut perdana menteri) bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri, serta mengawasi tindakan pemerintah. Hal ini membuat parlemen menjadi lembaga yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan parlementer.
Salah satu peran terpenting parlemen dalam sistem pemerintahan parlementer adalah fungsi legislasinya. Parlemen memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Proses legislasi biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk perdebatan, amandemen, dan pemungutan suara. Undang-undang yang disahkan oleh parlemen kemudian menjadi hukum yang mengikat bagi seluruh penduduk.
Hubungan Antara Presiden dan Parlemen Topik Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden umumnya memiliki peran seremonial dan terbatas, sementara kekuasaan eksekutif yang sebenarnya dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Presiden biasanya dipilih oleh Parlemen atau badan pemilih khusus dan menjabat untuk masa jabatan yang ditentukan. Peran utama Presiden biasanya mencakup hal-hal berikut:
- menandatangani undang-undang
- membubarkan Parlemen
- menunjuk Perdana Menteri.
Bentuk Sistem pemerintahan parlementer memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Keunggulannya terletak pada sistem yang lebih responsif dan akuntabel kepada rakyat. Sementara kekurangannya adalah adanya potensi kemacetan politik dan kurangnya stabilitas pemerintah.
Pada akhirnya, pilihan sistem pemerintahan terbaik bergantung pada kondisi dan nilai-nilai spesifik masing-masing negara. Sistem parlementer dapat menjadi pilihan yang tepat bagi negara yang ingin meningkatkan keterlibatan dan akuntabilitas warga negara dalam pemerintahan.